Bawaslu Palopo Perkuat Pemilu Inklusif, Teken MoU dengan Organisasi Disabilitas dan Media
|
PALOPO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo memperkuat komitmen mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Penguatan Pengawasan Pemilu yang Inklusif serta Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Media. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Palopo, Jalan We Cudai, Kamis (12/11/2026).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana, S.E., M.M., bersama Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Palopo, Asriani Bachry, S.E.; Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Kota Palopo, Muhammad Aliah Made Ali, S.Pd., Gr.; Direktur Koran Palopo News, Husain Rasyid; serta Direktur Seputar Luwu Raya (Seruya), Chaerul Baderu.
Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana, dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong penyelenggaraan pemilu yang semakin inklusif, sekaligus memastikan aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas mendapatkan perhatian dalam setiap tahapan kepemiluan.
Menurutnya, keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dan media memiliki peran penting dalam membangun kolaborasi, memperluas edukasi kepemiluan, serta memastikan informasi mengenai hak-hak politik masyarakat dapat tersampaikan secara luas.
"Kita membutuhkan dukungan teman-teman media untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan, khususnya terkait akses dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilu," ungkap Khaerana.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan aksesibilitas yang ditemukan pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Beberapa tempat pemungutan suara (TPS) dinilai belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, mulai dari lokasi yang harus diakses melalui jembatan, berada di wilayah perbukitan, hingga kondisi geografis lainnya yang menyulitkan mobilitas pemilih berkebutuhan khusus.
Karena itu, Bawaslu mendorong agar aspek aksesibilitas menjadi perhatian serius dalam perencanaan dan penentuan lokasi TPS pada penyelenggaraan pemilu mendatang.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang setara dalam pemilu, termasuk penyandang disabilitas. Tidak boleh ada hambatan yang menyebabkan mereka kesulitan menggunakan hak pilihnya," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Palopo, Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP., yang mengoordinasikan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), menjelaskan bahwa penentuan jumlah dan lokasi TPS serta penyediaan fasilitas pendukung merupakan bagian dari tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu.
Namun, kondisi geografis Kota Palopo yang memiliki wilayah pegunungan, perbukitan, hingga kawasan pesisir menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh TPS dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Ardiansah mengungkapkan, berdasarkan data pemilih penyandang disabilitas di Kota Palopo, tercatat sebanyak 1.041 pemilih dengan rincian sebagai berikut:
- Disabilitas fisik: 441 orang.
- Disabilitas intelektual: 76 orang.
- Disabilitas mental: 213 orang.
- Disabilitas wicara: 125 orang.
- Disabilitas rungu: 55 orang.
- Disabilitas netra: 131 orang.
Menurutnya, data tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik setiap kelompok penyandang disabilitas.
Ketua PPDI Kota Palopo, Asriani Bachry, S.E., turut menekankan pentingnya pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam menggunakan hak pilihnya. Ia menyampaikan bahwa penyandang disabilitas dan ibu hamil seharusnya memperoleh prioritas pelayanan saat berada di TPS sehingga tidak harus mengikuti antrean seperti pemilih lainnya.
Namun, menurutnya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana di lapangan. Persoalan ini bahkan kerap disampaikan dalam berbagai forum koordinasi dan rapat bersama KPU.
Senada dengan itu, Ketua PPUAD Kota Palopo, Muhammad Aliah Made Ali, S.Pd., Gr., mendorong agar penyediaan fasilitas TPS pada pemilu mendatang lebih memperhatikan standar aksesibilitas bagi seluruh ragam disabilitas.
Ia menekankan pentingnya ketersediaan jalur khusus kursi roda, jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra, toilet yang dapat diakses pengguna kursi roda, serta fasilitas penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu.
Dari unsur media, Direktur Koran Palopo News, Husain Rasyid, dan Direktur Seputar Luwu Raya (Seruya), Chaerul Baderu, turut memberikan masukan agar ke depan tersedia TPS khusus atau TPS dengan fasilitas yang benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas.
Penandatanganan MoU ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni kerja sama, tetapi menjadi langkah konkret dalam membangun sinergi antara Bawaslu, organisasi penyandang disabilitas, dan media massa.
Melalui kolaborasi tersebut, Bawaslu Kota Palopo berkomitmen memperkuat pengawasan partisipatif, memperluas akses informasi kepemiluan, serta mendorong terwujudnya pemilu yang setara, aksesibel, dan memberikan ruang partisipasi bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Humas Bawaslu Kota Palopo