Bawaslu Palopo Dorong Pendidikan Demokrasi di Sekolah, Pemilih Pemula Jadi Fokus Pengawasan

Palopo, 16/08/2026— Bawaslu Kota Palopo mendorong penguatan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah melalui koordinasi dengan SMA Negeri 1 Palopo. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman kepemiluan sekaligus memperkuat kesadaran pengawasan partisipatif di kalangan pemilih pemula, khususnya siswa kelas XII.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kota Palopo, Ardiansah Indra Panca Putra, mengatakan sekolah merupakan salah satu ruang strategis untuk membangun kesadaran demokrasi generasi muda.

Menurutnya, edukasi kepemiluan perlu diberikan sejak pemilih pemula mulai berhadapan dengan proses politik dan demokrasi. Tidak hanya mengenai penggunaan hak pilih, tetapi juga bagaimana generasi muda memahami pentingnya mengawal proses demokrasi secara partisipatif.

“Pemilih pemula bukan hanya objek dalam proses demokrasi. Mereka perlu dibekali pemahaman agar mampu menggunakan hak pilih secara sadar sekaligus mengambil bagian dalam pengawasan pemilu,” ujar Ardiansah.

Selain edukasi, Bawaslu Kota Palopo merencanakan uji petik data pemilih pemula dengan menyandingkan data siswa kelas XII dengan data pemilih yang dimiliki Bawaslu. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pemilih pemula yang telah memenuhi syarat dapat terdata secara akurat dan mutakhir.

Namun, dalam pelaksanaan uji petik, aspek perlindungan data pribadi menjadi perhatian. Kepala SMA Negeri 1 Palopo, Syukur, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa permintaan data siswa sebaiknya dilakukan melalui mekanisme persuratan resmi.

Menurut Syukur, mekanisme tersebut penting untuk memastikan proses pemenuhan data memiliki dasar administrasi yang jelas sekaligus menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi peserta didik.

Bawaslu Kota Palopo dan pihak sekolah juga membahas waktu pelaksanaan edukasi kepemiluan. Saat ini, siswa kelas XII tengah disibukkan dengan persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sehingga pelaksanaan kegiatan perlu disesuaikan dengan agenda akademik sekolah.

Pemilihan OSIS Jadi Laboratorium Demokrasi

Koordinasi turut membahas rencana pemilihan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang saat ini memasuki tahapan pendaftaran calon.

Pihak SMA Negeri 1 Palopo membuka ruang kolaborasi dengan Bawaslu dan KPU Kota Palopo untuk terlibat sebagai narasumber dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada siswa.

Bagi Bawaslu, pemilihan OSIS dapat menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang konkret bagi peserta didik. Proses pencalonan hingga pemungutan suara dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, integritas, serta pentingnya menghormati pilihan orang lain.

Pendidikan demokrasi dengan pendekatan praktis tersebut diharapkan dapat membuat siswa memahami bahwa demokrasi bukan sekadar aktivitas memilih, tetapi juga menyangkut proses, aturan, tanggung jawab, dan partisipasi.

Bawaslu Siapkan Alternatif Edukasi yang Menjangkau Siswa

Keterbatasan fasilitas juga menjadi bagian dari pembahasan. SMA Negeri 1 Palopo saat ini memiliki 34 kelas dan belum memiliki aula yang dapat digunakan untuk menampung siswa dalam jumlah besar.

Sebagai alternatif, pihak sekolah mengusulkan keterlibatan Bawaslu Kota Palopo sebagai pembina upacara. Forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kepemiluan dan demokrasi kepada siswa secara lebih luas tanpa mengganggu agenda pembelajaran.

Bawaslu Kota Palopo menyambut ruang kolaborasi tersebut sebagai bagian dari strategi memperluas pendidikan kepemiluan melalui pendekatan yang adaptif terhadap kondisi sekolah.

Penguatan pendidikan pemilih pemula tidak cukup dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Literasi demokrasi perlu dibangun secara berkelanjutan melalui ruang-ruang pendidikan yang dekat dengan kehidupan generasi muda.

Melalui koordinasi dengan SMA Negeri 1 Palopo, Bawaslu Kota Palopo mendorong agar sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga menjadi ruang tumbuhnya kesadaran demokrasi dan partisipasi warga negara.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan demokrasi di Kota Palopo, sekaligus memastikan generasi muda memiliki pengetahuan yang memadai untuk menggunakan hak pilih dan berpartisipasi dalam mengawal proses demokrasi secara bertanggung jawab.