Bawaslu Kota Palopo Audiensi dengan Pj Sekda, Perkuat Sinergi Netralitas ASN dan Pemutakhiran Data Pemilih

Palopo, Bawaslu Kota Palopo – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Kota Palopo melalui audiensi bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palopo, Dr. H. Andi Poci, S.IP., M.Si., Jumat (7/8/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana, S.E., M.M., didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Ardiansah Indra Panca Putra S.IP, serta jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kota Palopo.

Audiensi membahas sejumlah isu strategis dalam pengawasan kepemiluan, antara lain netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik, serta pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kota Palopo menyampaikan bahwa pada Pemilu 2019, Kota Palopo sempat masuk dalam zona merah terkait isu netralitas ASN. Namun, melalui upaya pencegahan, koordinasi, dan komitmen bersama berbagai pihak, potensi maupun pelanggaran netralitas ASN dari waktu ke waktu semakin dapat diminimalisir.

Bawaslu Kota Palopo menegaskan pentingnya menjaga dan memperkuat komitmen tersebut dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Selain persoalan netralitas ASN, perhatian juga diberikan terhadap potensi penggunaan fasilitas milik pemerintah untuk kepentingan politik.

ASN juga diimbau untuk secara mandiri memastikan namanya tidak tercantum sebagai anggota partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Langkah tersebut penting sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap persoalan administrasi maupun potensi dugaan pelanggaran netralitas pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan mendatang.

Selain membahas pengawasan netralitas ASN, audiensi turut menyoroti pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kota Palopo, Ardiansah Indra Panca Putra, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, masih ditemukan pemilih yang telah meninggal dunia namun datanya belum tercoret dari daftar pemilih.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena akurasi data kependudukan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan daftar pemilih yang mutakhir, akurat, dan berkualitas.

Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Kota Palopo menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembaruan data, terutama berkaitan dengan koordinasi data kematian antarinstansi, keterbatasan personel, serta belum meratanya penyampaian informasi dan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan.

Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana, menambahkan bahwa salah satu persoalan yang masih ditemukan di tengah masyarakat adalah adanya keluarga yang belum melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut adalah kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa pelaporan kematian dapat berdampak terhadap akses anggota keluarga lainnya pada program bantuan sosial.

Kondisi tersebut menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian dan koordinasi bersama, mengingat akurasi data kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan kualitas data pemilih.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kota Palopo mendorong penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat dalam memastikan data kependudukan dan data pemilih semakin akurat, mutakhir, dan berkualitas.

Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN serta penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik.

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, Bawaslu Kota Palopo berharap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Palopo dapat terus berlangsung secara demokratis, berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.